ATRIBUT MENTRI DITANGGALKAN, SAAT DAHLAN ISKAN DIPANGGIL BK DPR

LUVI LUVI.COM - Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR akan mengundang Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan terkait pengaduan adanya oknum DPR yang memeras BUMN lewat alokasi anggaran. Saat pemanggilan nanti posisi Dahlan Iskan sebagai pejabat negara akan ditanggalkan oleh BK.

Hal ini dilakukan sebab dalam tata tertibnya BK DPR hanya bisa menerima pengaduan dari perseorangan anggota, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait kode etik anggota dewan.

"Ada yang perlu diperhatikan DPR bidang Badan Kehormatan. Apa yang dilaporkan masyarakat ke dewan kaitan personel masyarakat bisa LSM perseorangan sesama anggota dewan melaporkan. Mellaui anggota ataupun perwakilan masyarakat perewakilanm di sini ada pintu yang lebar siapapun warga negara kita yang terkait kode etik," ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Menurutnya, jika nantinya BK jadi mengundang Dahlan Iskan ke BK, maka posis Dahlan nanti tidak dianggap sebagai seorang pejabat negara yakni Menteri BUMN. Pasalnya BK hanya bisa menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran kode etik anggota dewan.

Selain itu, nantinya Dahlan Iskan tidak bisa hadir sendiri untuk memenuhi undangan BK DPR, sebab ini menyangkut lembaga-lembaga BUMN yang juga harus menyertakan para Direksi BUMN dalam pengaduannya ke BK DPR.

"Dari tatib DPR pak Dahlan harus melepas atribusi menteri dan harus bersama dengan direksi BUMN. Sebab Pak Dahlan tidak langsung mengurusi BUMN disinilah berarti pak Dahlan harus bersama direksi BUMN dia tidak bisa sendiri. Kecuali dia diminta langsung BUMN," jelasnya.

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, alasan tidak diperbolehkannya seorang pejabat negara seperti menteri langsung melaporkan dugaan pelanggaran ke BK disebabkan karena menteri dan pejabat negara lainnya merupakan mitra kerja DPR.

Sehingga jika hal itu dilanggar makan dikhawatirkan akan terjadi disharmonisasi antara lembaga DPR dengan pejabat negara dalam hal ini menteri.

"Anggota kabinet mitra kerja DPR. Ini situasi menjadi disharmoni ada mitra kerja DPR melaporkan ke BK. Tidak hanya eselon 1 atau dua tapi menteri pembantu presiden. Kalau pak Dahlan melepas dia sebagai menteri artinya dia harus bersama-sama sebagai warga masyarakat. Saya ingatkan itu ke ketua BK. Kalau dia sebagai warga masyarakat itu sah-sah saja. Dia datang ke sana sebagai menteri ya aneh. Disinilah yang harus dipenuhi seandainya secara pribadi inisiatif ke BK hal-hal itu perlu dipikirkan," paparnya

Artikel Terkait: