Banyak pihak melihat ada upaya memperlemah KPK dengan caranya masing-masing namun terlihat sistematis. Namun usaha ini merupakan cermin bahwa KPK selama ini telah menjalankan tugasnya. Semakin KPK terlibat dalam pemberantasan korupsi, semakin kuat pula upaya deligitimasi atas KPK itu.
Anies mengaku khawatir dengan upaya pelemahan lembaga antikorupsi ini. Bukan saja deligitimasi legalnya tapi bila benar-benar ada penarikan sumber daya manusia (SDM) dan pembatasan logistic sehingga akan memiliki efek besar ditambah dipangkasnya kewenangan.
“Saya rasa ini adalah tanggung jawab moril bangsa Indonesia untuk mendukung KPK. Saya yakin dan saya melihat masih banyak politisi di DPR maupun di parpol yang baik, yang mau mendukung pemberantasan korupsi. Saya berharap mereka dapat berdiri tegak membela KPK," kata Anies awal pekan ini.
Anies melihat dalam kenyataanya seperti ada 'zina' mata antara politisi dan Polri dalam memperlemah KPK. Sehingga presiden harus punya tanggung jawab moral untuk mengambil sikap yang tegas. “Tanggung jawab itu menjadi bagian dari negara sebagai implementasi untuk memberantas korupsi," ujar Anies.
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa KPK ingin mendapatkan masukan dan kontribusi kongkret sehingga apa yang dialami KPK saat ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sikap.
Menurut Komaruddin Hidayat, terdapat upaya menggerogoti KPK. "Kalau sampai terjadi, yang kalah adalah rakyat Indonesia sehingga masyarakat harus secara moril membantu KPK," ujanya.
Tindakan pelemahan KPK, baik melalui revisi UU KPK maupun penarikan penyidik oleh Polri, dikecam oleh berbagai elemen masyarakat. Itu terlihat dari mengalir-derasnya dukungan terhadap KPK.
Senin (1/10), hadir ke KPK tokoh agama dan lintas akademisi, seperti Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, pakar hukum pidana J.E Sahetapy, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, budayawan Taufiq Ismail, tokoh Nahdatul Ulama Salahuddin Wahid, rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Natan Setiabudi dan tokoh pers Bambang Harimurti.
Menurut JE Sahetapy, siapa yang mau mengebiri KPK termasuk wakil rakyat dan Polri, mereka bisa dipandang sebagai pengkhianat bangsa dan negara, serta dianggap kaki tangan koruptor.
Nathan Setiabudi melihat, pelemahan KPK menunjukan bahwa kinerja KPK semakin kena sasaran dan benar untuk membawa Indonesia lepas dari korupsi. KPK tidak boleh kendor untuk terus melawan dengan menjerat para koruptor
"Presiden SBY harus memerintahkan Polri dan DPR untuk menguatkan KPK, jangan hanya diam. KPK akan terus dilemahkan jika elite negara tidak konsisten dan setengah hati dalam membasmi korupsi," tegasnya. [berbagai sumber]
sumber
0 komentar:
Posting Komentar